Kasus “Illegal Logging” Yang Menjerat Oknum Polisi Kian Redup di Kejari Karo

Kasus illegal logging yang melibatkan Aiptu Perwira Sembiring hingga kini bukan semakin terungkap. Proses penanganan mulai dari penyidikan di Unit Tipiter Polres Karo hingga bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo bahwa konspirasi aroma suap jauh hari sebelumnya sudah terendus.

Bukti nyata penegakan hukum di Kejari Karo kian kentara hanya mampu menjerat supir dan kernet truk Colt Diesel BK 8895 SF pengangkut kayu hasil pembalakan liar sudah tahap P-21. Tahap penyerahan barang bukti dan kedua tersangka (P-22) dari pihak penyidik Unit Tipiter Polres Karo ke Kejari Karo berlangsung pada, Senin (16/5/2016) lalu.

Pengakuan supir Roy Martin (20) dan kernet, Imam Ario (20) bahwa pemilik kayu illegal logging yang diangkutnya adalah milik Aiptu PS. Mereka diperintahkan mengantarkan kayu jadi hasil pembalakan liar tersebut ke salah satu lokasi penampungan di Jalan Irian Kabanjahe.

Mirisnya, pengakuan dari kedua pekerja tersebut ternyata tidak serta merta dapat sebagai acuan bagi penegak hukum (Kejari Karo-red), untuk menjerat Aiptu PS mempertanggungjawabkan perbuatannya karena merusak hutan secara ilegal.

Demikian penuturan Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karo, Bas Faomasi J. Laia, SH, MH didampingi Jaksa Funfsional Rikardo Simanjuntak, SH saat diwawancari METROPUBLIKA.Com diruang kerjanya, Selasa (31/5/2016) lalu.

“Sudah P-21, unsur keterlibatan keduanya mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan surat sahnya. Tsk dipersangkakan melanggar Pasal 83 ayat (I) hurup a,b Sub 87 ayat (I) hurup a, b dari UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit lima ratus juta dan paling banyak 2,5 milyard,”paparnya tanpa bersedia menerangkan kapan jadwal sidang terhadap kedua tsk dilaksanakan.

Disinggung soal keterlibatan Aiptu PS yang dipersangkakan melanggar ketentuan pasal undang-undang yang sama, dan begitu pula soal penangguhan penahan terhadap cukong kayu illegal itu, jawaban yang terlontar dari Kasi Pidum Kejari Karo Bas Faomasi J. Laia, SH, MH belum menemui titik terang.

“Kasus yang menjerat Aiptu PS sudah dua kali kita P-19, karena bukti-bukti keterlibatannya sejauh ini belum memenuhi unsur. Ada dua poin terbesar yang kita minta agar dipenuh penyidik yaitu, syarat formil dan siarat materil. Nah, kedua permohonan itu sampai sekarang belum juga terpenuhi penyidik. (sumber: metropublika.com)
Bagi di Google Plus

Tentang Perkeleng Ginting

Berita Seputar Karo dan Tanah Karo "Mari bergabung dengan kami " untuk kemajuan bersama.
    Komentar lewat Blogger
    Komentar lewat Facebook

0 comments:

Post a Comment