Parah, Rp. 75 M Dana Pengungsi di Korupsi

Penyidik Subdit Tipikor Polda Sumut terus mendalami kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) percepatan relokasi pengungsi Gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara (Sumut), yang digunakan untuk membangun fasilitas di Desa Siosar, Kecamatan Merek,sebesar Rp 75 miliar.


Rencananya, Polda Sumut akan memanggil saksi ahli dari Politeknik Negeri Medan (Polmed) guna dimintai keterangan terkait kasus itu. “Subdit Tipikor Polda Sumut sudah menyurati Polmed Medan dan meminta saksi ahli untuk dimintai keterangannya,” kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Kamis (9/6/2016). Dia menjelaskan, keterangan saksi ahli dibutuhkan karena para dosen yang mengajar di Polmed dianggap memiliki kemampuan di bidang rancang
bangunan.

“Para staf pengajar di sana (Polmed) pastilah orang yang ahli dalam bidangnya, sehingga dianggap kompeten untuk memberikan kesaksian,” kata mantan Kapolres Nias Selatan (Nisel) ini.

Selain itu, penyidik Tipikor juga terus bekerja untuk mengumpulkan dokumen atau bukti-bukti terkait pelaporan masyarakat mengenai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jambur dan talud di Desa Siosar tersebut. “Mereka (Tipikor) saat ini sedang mengumpulkan dokumen,” katanya.
Nainggolan menyebutkan, Subdit Tipikor Polda Sumut juga telah menyurati Polres Tanah Karo dan meminta agar Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Karo menyerahkan bukti tambahan untuk melengkapi berkas-berkas kasus tersebut.

Dalam kasus ini, lanjut Nainggolan, ada tiga yang dilaporkan terlibat kasus dugaan korupsi itu. Dari tiga orang itu, satu di antaranya selalu mangkir jika dipanggil penyidik. Dia adalah ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DSP. “ST, PPK DSP tidak kunjung menghadiri pemanggilannya. Dia sudah dipanggil dua kali,” katanya.

Sebelumnya, warga Karo, Sarjana Ginting melaporkan adanya indikasi korupsi pada DSP percepatan relokasi pengungsi Sinabung yang digunakan untuk membangun fasilitas di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Tanah Karo, senilai Rp 75 miliar ke Polda Sumut.

“Kami merasa rusaknya jambur dan talud karena kualitas material yang tidak bagus sehingga mudah rusak,” katanya. Dia menyebut, tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus itu adalah MS selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, B Br S selaku Bendahara DSP dan ST selaku PPK DSP. “Kami sudah melaporkan beberapa orang BPBD Karo ke Polda Sumut,” katanya. (sumber: medansatu.com)
Bagi di Google Plus

Tentang Perkeleng Ginting

Berita Seputar Karo dan Tanah Karo "Mari bergabung dengan kami " untuk kemajuan bersama.
    Komentar lewat Blogger
    Komentar lewat Facebook

0 comments:

Post a Comment