Tanah Karo Online [ Tanahkaro!Foundation ]

MEDAN (SINDO) - Aksi sweeping yang dilakukan aparat Poltabes Medan di Desa durin Tonggal, menjurus tindakan intimidasi kepada warga. Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal mengecam tindakan aparat kepolisian itu.

Dia menilai aksi tersebut tidak melindungi rakyat, melainkan hanya melindungi anggota Polri. Padahal, rakyat belum tentu bersalah dalam kasus ini. “Jika masalah Durin Tonggal tak selesai dalam waktu satu minggu ini, Kapolsek Pancurbatu pantas dicopot. Begitu juga Kapoltabes Medan,” tandasnya kemarin.

Syamsul juga memprotes pernyataan Kapolda Sumut Irjen Pol Nurudin Usman tentang perintah tembak di tempat bagi pelaku penembakan Kapolsekta Pancurbatu AKP Agustinus Sitepu. "Kapolda tak bisa seenaknya mengeluarkan pernyataan tembak di tempat seperti itu. Ini bukan negara fasis. Seorang kapolda tidak selayaknya mengancam-ancam warga seperti itu karena rakyat belum tentu bersalah,"ujarnya.

Menurut dia, selaku kapolda, semestinya memberi pernyataan menyejukkan rakyat,bukan malah membuat rakyat tidak merasa tenang dan nyaman. Karenanya, dia meminta agar perintah tembak di tempat itu dicabut. "Susah kalau kapolda ngomong seperti itu,"katanya. Anggota Komisi A DPRD Sumut Ikhyar Hasibuan meminta agar Kapolda Sumut Irjen Pol Nurudin Usman bersikap fair dan arif dalam menangani persoalan ini. Dia meminta jajaran kepolisian segera mengklarifikasi persoalan ini sedetail - detailnya agar tidak ada asumsi miring terhadap lembaga kepolisian.

"Di sini, sikap kearifan kapolda sangat dituntut.Sebaiknya ada penjelasan terbuka terkait masalah ini. Mulai dari latar belakang masalah, kronologi peristiwa, sampai pengungkapan aktor intelektual di belakang kejadian ini, semuanya harus jelas," tandas politikus Partai Demokrat ini. Satu hal yang diminta Komisi A DPRD Sumut, yaitu bagaimana agar jajaran kepolisian dapat segera mengungkap siapa dalang di balik peristiwa ini.

Menurut dia, apabila polisi tidak bertindak arif, persoalan ini bisa meluas. Karena itu, Polda Sumut diminta tegas dan bersikap mengedepankan keadilan sehingga masyarakat merasa nyaman dan situasi kamtibmas terkendali. Sementara itu, Kepala Operasional Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara Herdensi Adnin menyesalkan insiden kekerasan yang terjadi di Dusun IV, Desa Durin Tonggal, Kec Pancurbatu.

Kontras menilai aparat kepolisian tidak mengedepankan sikap proporsional dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Aspan Nainggolan mengatakan, semua permasalahan di Desa Durin Tonggal diserahkan ke Poltabes Medan. "Poltabes sudah menahan beberapa tersangka. Jadi,biarlah Poltabes yang memproses dan menyelidiki kasus ini,"sebutnya.

Soal pernyataan Kapolda Sumut tembak di tempat, Aspan mengaku tidak bisa mengomentarinya. "Saya akan berkoordinasi dulu dengan kapolda. Tunggu aja hasilnya,"ujarnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Poltabes Medan Kompol Budi Haryanto mengungkapkan, dua warga yang diduga sebagai pemicu kerusuhan di Desa Durin Tonggal,yakni berinisial Simson Guru Singa, 37, dan Cosia Sitepu,35,sudah ditahan di Mapoltabes Medan.

"Tidak ada alasan untuk mengeluarkan mereka. Sebab, alat bukti berupa senapan angin, senjata tajam, bom molotov,dan panah beracun kita temukan dari mereka," katanya kepada SINDO. Sementara itu, ratusan warga Dusun IV, Desa Durin Tonggal,meminta perlindungan hukum ke Gedung DPRD Sumut kemarin. Mereka juga meminta Dewan mendesak polisi untuk berlaku adil.

"Kami yang diserang dan ditembaki, malah kami yang diintimidasi dan ditangkapi. Mereka berdalih, kami yang membuat kerusuhan.Sementara pelaku penyerangan dan orang-orang bayaran tidak pernah mereka tangkap, padahal telah banyak jatuh korban. Di mana letak keadilan," kata Eni Tarigan, pimpinan aksi, di hadapan anggota Komisi A DPRD Sumut kemarin.

"Rumah kami semalam digeledah paksa polisi. Padahal tak ada surat penggeledahan hingga sekarang ini.Dua orang warga kami dan satu aktivis mahasiswa ditangkap polisi. Kami yang tertindas, justru kami yang dikejar-kejar,"kata Eni sambil menangis. Eni menjelaskan, peristiwa penembakan warga dan Kapolsek Pancurbatu itu di Dusun Durin Tonggal pada Minggu (16/3) sore, ketika warga Dusun IV sedang membersihkan lahan milik mereka.

Tiba-tiba datang sekelompok preman dan orang-orang bayaran menyerang petani. Ironisnya, sehari setelah penyerangan dan penembakan, justru polisi melakukan intimidasi dan penangkapan terhadap mereka. Penangkapan berdalih karena warga dituding melakukan penembakan terhadap Kapolsek Pancurbatu AKP Agustinus Sitepu.Padahal,siapa pelaku yang menembak Kapolsek Pancurbatu juga belum jelas.

"Kami menduga polisi berpihak ke pengembang untuk menyeret masalah perdata menjadi tindak kriminal. Inilah yang dijadikan alat bagi pengusaha meneror gerakan petani,"tandasnya. Dia menjelaskan, padahal tanah seluas 102 hektare (ha) adalah tanah eks PTPN2 di luar hak guna usaha (HGU). Tanah itu dimenangkan oleh perjuangan kaum tani pada 2001.

Sejak 2001–2008 tanah tersebut dikelola warga. Namun, tanpa sepengetahuan warga, mantan Kepala Desa Durin Tonggal Sinar Ginting menjual tanah itu ke pihak pengembang berinisial AK. Kuasa Hukum Warga Durin Tonggal Abdi Nusa Tarigan mengatakan, ada nuansa membuat pertentangan antara warga Dusun IV dan Dusun V Desa Durin Tonggal.

"Padahal tak ada pertentangan dusun, yang ada pertentangan warga dengan preman dan orang-orang bayaran," ujarnya. (m syahyan rw/rizaldi gultom/ rusman siregar)

sumber: www.seputar-indonesia.com , Rabu, 19/03/2008

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
UBBCode:	-color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.22 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."